Tanggul di Joyotakan rawan jebol

Perbaikan tanggul di Joyotakan yang kini tengah dalam pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) rawan jebol. Tumpukan karung pasir yang disusun dinilai belum terlalu kuat menahan hempasan air sungai.

Lurah Joyotakan Chairul Anwar mengungkapkan perbaikan tanggul yang jebol akibat banjir beberapa waktu lalu rawan terjadi kebocoran. Menurut Chairul, dalam perbaikan tanggul yang dilakukan diperlukan adanya penahan tumpukan karung pasir dengan menggunakan bambu.
”Untuk perbaikan tanggul memang harus diberi penahan dengan bambu. Karena jika tidak kemungkinan bocor bisa terjadi. Untuk sementara ini sih tanggul darurat itu tidak ada masalah,” terang Chairul ketika dijumpai Espos seusai mengikuti pengarahan pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) di Bale Tawangarum, Jumat (4/1).
Chairul mengatakan perbaikan tanggul sangat membantu dan mampu mengatasi masalah banjir yang melanda wilayah Joyotakan. Hingga kini, dia mengatakan kondisi di wilayah Joyotakan relatif aman. Warga korban banjir yang semula berada di lokasi pengungsian, lanjut Chairul, seluruhnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka membersihkan sampah-sampah sisa banjir kemarin. Meski demikian, ia menambahkan Posko penanggulangan bencana masih didirikan.
Begitu pula, lanjut Chairul, dengan penyaluran bantuan logistik yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Bahkan bantuan tersebut disalurkan langsung ke RT/RW masing-masing. ”Bantuan logistik masih ada. Dan terus kami salurkan ke warga. Kalau kurang kami minta ke Posko induk Loji Gandrung,” kata dia.

Lebih lanjut Chairul menuturkan untuk membersihkan sampah-sampah sisa banjir pihaknya menyiapkan enam gerobak motor dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo. Pembersihan lingkungan masih terus dilakukan pascabanjir. Dengan demikian, ia mengatakan diharapkan kondisi lingkungan Joyotakan bisa pulih dan berjalan seperti semula.
Pada bagian lain, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Supradi Kertamenawi mengatakan penyaluran dan penerimaan bantuan bencana harus diaudit sesuai dengan perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga berapa banyak bantuan yang diterima dan disalurkan ke masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. ”BPK sudah memberikan fax lewat Bawasda (Badan Pengawas Daerah-red) untuk lakukan audit penyaluran bantuan,” tutur Supradi.

sumber: solo pos .co .id